Purwakarta, SuaraKiri.com – Dalam lanskap pergerakan organisasi Indonesia, sebuah fenomena menarik kerap terjadi yang mencerminkan kontradiksi antara nilai-nilai yang diperjuangkan dengan praktik internal organisasi.
Paradoks ini mengungkap pertanyaan mendasar: apakah konsep keadilan yang diperjuangkan keluar juga diterapkan ke dalam?
Standar Ganda dalam Budaya Kritik
Ketika Kritik Diarahkan ke Luar
Banyak Organisasi telah lama menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Ketika anggotanya mengkritik kebijakan penguasa atau praktik pengusaha melalui media sosial, respons dari para petinggi organisasi umumnya sangat mendukung:
“Lanjutkan perjuangan mu, kawan!”
“Hidup adalah perlawanan!”
“Kritik adalah teguran yang membangun!”
Narasi heroik semacam ini menjadi pemantik semangat bagi anggota untuk terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Media sosial dijadikan sebagai platform demokratis untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi.
Ketika Kritik Diarahkan ke Dalam
Namun, situasi berbeda terjadi ketika kritik diarahkan kepada organisasi itu sendiri. Para petinggi yang sebelumnya mendorong transparansi dan keterbukaan, kini meminta agar masalah internal tidak dipublikasikan di media sosial:
“Tolong jangan diumbar di medsos, itu akan menjadi aib”
“Ini kelemahan kita, duduk bareng saja buka ruang diskusi”
“Hal itu tidak baik, akan membuat perpecahan”
Analisis Akademik: Teori dan Realitas Perspektif Sosiologi Organisasi
Dari sudut pandang sosiologi organisasi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep institutional hypocrisy – ketidakkonsistenan antara nilai yang dipromosikan dengan praktik yang dilakukan. Organisasi buruh, dalam hal ini, mengalami dilema antara menjaga citra publik dan mengelola konflik internal.
Dampak Psikologi Sosial
Standar ganda ini dapat menciptakan cognitive dissonance di kalangan anggota. Ketika mereka dididik untuk berani mengkritik pihak luar namun dibatasi untuk mengkritik internal, muncul kebingungan nilai yang dapat melemahkan solidaritas organisasi.
Ironi dalam Perspektif Lawan Politik
Jika penguasa dan pengusaha yang menjadi target kritik ini mengamati dinamika internal organisasi, mereka mungkin akan berpikir:
“Mereka mengajari anggotanya untuk mengkritik kami melalui pendidikan dan pelatihan. Namun ketika anggota mereka sendiri mulai kritis terhadap organisasi, para petinggi tidak mau dikritik di media sosial. Cukup menarik…”
Ironi ini menunjukkan bahwa terkadang, organisasi yang memperjuangkan transparansi justru sulit menerima transparansi terhadap diri mereka sendiri.
Mencari Solusi Konstruktif,Konsistensi Nilai Organisasi
Untuk mengatasi paradoks ini, organisasi pergerakan. perlu:
1.Harmonisasi Standar: Menerapkan standar yang sama untuk kritik internal dan eksternal
2.Transparansi Bertahap: Membuka ruang dialog terbuka sambil tetap menjaga kohesi organisasi
3.Pendidikan Kritis: Mengajarkan anggota cara menyampaikan kritik yang konstruktif
4.Membangun Budaya Demokrasi Internal
Organisasi yang kuat adalah yang mampu mengelola kritik internal dengan cara yang sama terbukanya seperti mereka mengelola kritik eksternal. Ini memerlukan:
1.Mekanisme feedback yang jelas dan terstruktur
2 Platform diskusi yang aman dan terbuka
3.Kepemimpinan yang responsif terhadap masukan anggota
Kesimpulan
Keadilan bukanlah konsep yang hanya berlaku untuk hubungan eksternal, tetapi juga harus diwujudkan dalam dinamika internal organisasi. Paradoks yang terjadi dalam organisasi ini mengajarkan bahwa konsistensi nilai merupakan kunci kredibilitas jangka panjang.
Organisasi yang benar-benar memperjuangkan keadilan adalah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya kepada lawan politiknya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah gerakan buruh dapat membangun fondasi yang solid untuk perjuangan yang lebih besar.
Catatan Penulis : Artikel ini ditulis berdasarkan observasi umum terhadap dinamika organisasi dan tidak ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai refleksi konstruktif untuk kemajuan bersama.
