SuaraKiri.com – Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengkritik tajam kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang gagal menjalankan fungsinya sebagai bank data calon pekerja.
Dalam pernyataannya, ia menyebut setelah didesak terus oleh Buruh kemudian kemenaker justeru menghadirkan kebijakan Job Fair yang seperti “sakit perut diberi obat sakit pusing.” Menurutnya, job fair yang digadang-gadang sebagai solusi justru tak mampu menciptakan atau menyerap tenaga kerja secara signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% pada 2024 tak terkonversi karena penyerapan tenaga kerja faktanya tetap minim, dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,32% atau sekitar 7,86 juta orang hingga Agustus 2024.
Senada dengan Said Iqbal, Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk Jawa Barat ke depan menegaskan perlunya sistem rekrutmen berbasis bank data untuk menghilangkan antrian panjang penerimaan karyawan yang kerap memicu praktik mafia calo tenaga kerja.
KDM juga mendorong optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menghidupkan roda perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan.
Data BPS Jawa Barat 2024 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jabar mencapai 7,48% atau sekitar 1,9 juta orang, meski ekonomi Jabar tumbuh 4,93%. Ini bukti pertumbuhan ekonomi tak otomatis menyerap tenaga kerja secara maksimal.
Kebijakan KDM atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2025, yang mencapai Rp31,68 triliun, difokuskan pada realokasi anggaran ke sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan (naik dari Rp600 miliar ke Rp2,4 triliun) dan dukungan UMKM, yang menyumbang 58% PDRB Jabar dan menyerap 14,5 juta pekerja.
Wahyu Hidayat, pendiri Spirit Binokasih, memuji visi Said Iqbal dan KDM sebagai terobosan yang berpihak pada buruh. “Negara harus menjamin pekerja formal dan informal, dari pekerjaan hingga kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan pokok. Sinergi ini harapan baru,” katanya.senin(9/6).
Ia optimistis sinergi pemikiran kedua tokoh dapat mendorong kesejahteraan pekerja khususnya di Jabar sekalipun dia masih mempertanyakan apakah negara punya keberanian untuk memberikan terapi kejut dalam pemberantasan mafia calo ketenagakerjaan.
Namun, laporan Kemenaker 2023 menunjukkan job fair hanya menyerap 1,2 juta dari 3,5 juta pencari kerja, membuktikan kebijakan ini tak efektif. Praktik mafia calo yang masih merajalela semakin memperburuk ketidakadilan.. Menurut Said Iqbal dan KDM, kehadiran negara adalah kunci untuk memastikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi pekerja.
“KDM mendorong kolaborasi pendanaan antara APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, CSR, KPBU, hingga dana masyarakat. Contohnya, realokasi APBD Jabar 2025 sebesar Rp5,4 triliun dialihkan untuk infrastruktur strategis seperti perbaikan 1.200 km jalan provinsi (anggaran naik dari Rp600 miliar ke Rp2,4 triliun), pembangunan 1.000 rumah apung di Bekasi, dan pengembangan 10.000 UMKM baru yang berpotensi menyerap 50.000 pekerja.
Dana ini dikoordinasikan dengan kabupaten/kota untuk proyek padat karya, seperti normalisasi Kali Bekasi (Rp3,6 triliun), yang melibatkan kontraktor lokal dan tenaga kerja setempat. Ini langkah positif dan semoga dapat terlaksana dengan baik!” ujar Wahyu.
Fakta di lapangan memperkuat kritik atas kinerja kemenaker ini. Laporan Kemenaker 2023 menyebutkan hanya 1,2 juta dari 3,5 juta pencari kerja terserap melalui job fair, menunjukkan efektivitasnya yang rendah.
Sementara itu, praktik mafia calo masih marak, dengan biaya “jasa” mencapai Rp5-20 juta per pekerja. Hal ini memperparah ketidakadilan di pasar tenaga kerja. Dengan bank data pekerja yang transparan, rekrutmen bisa lebih adil dan efisien, sekaligus memutus rantai calo.
“Kegagalan total dalam mengelola labour market. Menteri dan wakil menteri mustinya mundur!” kata Sa’id iqbal.
