Bangkalan, SuaraKiri.com – Ribuan masyarakat Bangkalan dari 10 Kecamatan di Kota Dzikir dan Sholawat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemkab setempat, Rabu (10/09/25) siang.
Berdasarkan pantauan media ini, sejak pukul 10.00 WIB massa mulai berdatangan dari berbagai penjuru di area Stadion Gelora Bangkalan. Sementara itu, pihak petugas gabungan yang berjumlah sekitar 700 personel mulai dari Polres Bangkalan, Brimob Polda Jatim, Kodim, Satpol PP dan Dishub mengawal jalannya unjuk rasa.
Mereka menuntut Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menepati janji-janji politiknya. Terutama terkait pelaksanaan pembangunan yang hingga saat ini belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Bangkalan.
Massa juga menuntut Bupati agar mendahulukan sifat transparansi dalam pelaksanaan lelang proyek di Kabupaten Bangkalan.
Korlap aksi, As’ad menyatakan, bahwa saat ini kondisi Kabupaten Bangkalan sedang tidak baik-baik saja dengan beberapa persoalan yang belum tuntas. Seperti masalah sampah yang dinilai semrawut karena Tempat Pembuangan Akhir yang tidak memadai.
” Pemerintah Bangkalan harus terbuka dan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun dalam proses lelang proyek ” Ucap Korlap Aksi.
Masyarakat Bangkalan akan selalu mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintah daerah. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi saat ini di Bangkalan.
” Selain itu, infrastruktur yang tidak merata di desa-desa juga menjadi tanggung jawab Bupati Bangkalan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga OPD terkait ” Ujarnya.
Menanggapi tuntutan-tuntutan dari kurang lebih 3000 massa, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menyatakan, jika pemerintah daerah akan terus berkomitmen dalam menyelenggarakan seluruh program daerah termasuk proses anggaran dan tender proyek.
” Semua aspirasi masyarakat Bangkalan kami dengar dan akan kami tampung. Selanjutnya akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ada. Termasuk menyelesaikan persoalan sampah dan pembangunan infrastruktur ” Kata Bupati Lukman.
Mengenai dugaan adanya intervensi dalam tender proyek, Bupati Lukman menegaskan kalau seluruh proyek tender dan program daerah sesuai dengan mekanisme dan secara transparan melalui forum musrembang hingga sistem e-katalog.
” Semua keraguan masyarakat terhadap kinerja kami akan dijawab dengan kebijakan prorakyat dan dipastikan akan sesuai dengan SOP ” Pungkasnya.
