Bangkalan, SuaraKiri.com – Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan menggelar Evaluasi Kinerja Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kamis (24/07/25).
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Pratanu ini diikuti oleh 500 kader TPK yang tersebar di 18 Kecamatan se Bangkalan.
Ini merupakan gambaran umum dalam monitoring evaluasi TPK yang juga sebagai bagian dari strategi penguatan program keluarga di Kabupaten Bangkalan.
Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan, tiga Kecamatan yaitu TPK Kamal, Modung dan Klampis berhasil meraih predikat terbaik hingga ke tingkat Nasional. Tentu capaian ini patut di apresiasi setinggi tingginya.
Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Bangkalan, Sudiyo mengatakan, evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan keluarga, kependudukan dan pembangunan keluarga khususnya melalui pemantauan kinerja pendamping keluarga dilapangan.
” Kami sadar tanpa adanya bantuan dan dedikasi dari para kader TPK sebagai penyuluh yang handal di lapangan. Kami tidak akan bisa berbuat banyak karena keterbatasan dana, namun kalian lebih mengedepankan pengabdian di wilayah kerja masing – masing ” Ujar Yoyok sapaan akrabnya.
Selain itu, Kabupaten Bangkalan memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam. Sehingga membutuhkan upaya evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh kader pendamping keluarga bisa bekerja secara optimal dalam mendampingi keluarga.
” Selanjutnya memberikan umpan balik dan pembinaan kepada TPK dalam menyusun strategi perbaikan untuk triwulan selanjutnya serta mengintegrasikan data hasil modem itu ke dalam bentuk pelaporan ” Ucapnya.
Lebih lanjut, penilaian kinerja terhadap serapan tertinggi hingga 90% Meliputi 3 kategori, yaitu baduta, female dan bumil, adalah TPK wilayah kecamatan Kamal.
Sedangkan serapan yang paling rendah adalah TPK wilayah Kecamatan Kokop. Selain petugas penyuluhnya cuma satu, wilayah Kecamatan Kokop paling luas dengan medannya yang cukup berat, sehingga sangat sulit melakukan koordinasi dan evaluasi.
” Honor petugas TPK Kecamatan ini sangat kecil yakni Rp 360 ribu, itupun harus dibagi 3 penyuluh dengan rincian masing- masing penyuluh cuma kebagian Rp. 120 ribu. Belum lagi honornya kadang 2 atau 3 bulan sekali, baru cair.
Juga regulasi yang berkaitan dengan pengganti pulsa sangat lelet. Memang adanya efisiensi Perpres Nomor 01 ini benar – benar menghambat ” Tukasnya.
” Saya harap teman teman kader ini tidak bosan dan tidak boleh menyerah, sehingga capaian kinerja pendampingan ibu hamil dan badutanya itu mendapat predikat terbaik ” Imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas BKKBN Jatim yang diwakili Kepala Bagian Hukum, Wiwin Indra Wahyu mengatakan, bahwa semangat dari TPK yang memberi penyuluhan di lapangan ini merupakan sebuah pengabdian yang luar biasa, sehingga pihak dinas harus memberikan dukungan dan apresiasi sebaik-baiknya.
“Mudah-mudahan saat dilapangan ibu- bapak TPK tidak menemukan kendala. Termasuk menjalankan beban tugas sesuai target dari Dinas KBP3A maupun dari BKKBN ” Pungkasnya.
