Purwakarta , SuaraKiri.com — Evaluasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam 100 hari pertama kepemimpinan terus bergulir. Kali ini, suara kritis datang dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Purwakarta. Melalui pernyataan tertulis, mereka menyampaikan keprihatinan atas minimnya perhatian terhadap aspek-aspek fundamental dalam pembangunan daerah.
Shela Amelia, Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, dalam pesan singkat kepada Suarakiri.com, menyatakan bahwa seratus hari pertama adalah momentum penting untuk menilai arah dan komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat.
“Tentu harapannya bupati dan wakil lebih memperhatikan hal fundamental untuk kemaslahatan masyarakat. Banyak aspek yang membutuhkan perhatian lebih, salah satunya yang saya tulis di surat terbuka tersebut,” ujar Shela.
Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar terhadap langkah-langkah nyata pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar, seperti pendidikan yang merata dan pembangunan infrastruktur yang berpihak pada rakyat kecil. Ia menilai bahwa suara-suara rakyat sudah mulai terdengar, menuntut hak-hak dasar mereka yang kerap terabaikan.
“Masyarakat itu menanti kebijakan yang tidak populis, tetapi juga berkelanjutan dan berpijak pada fakta di lapangan,” tegas Shela.
Ia juga menyentil janji-janji politik yang dulu disampaikan dalam bentuk narasi besar saat kampanye maupun pidato, namun hingga kini belum banyak menunjukkan implementasi yang berdampak langsung.
“Ya, besar harap saya visi dan misi bukan hanya sekadar narasi yang digaungkan saat pidato, tapi benar-benar menjadi bensin untuk membantu masyarakat sejahtera,” ujarnya.
Lebih lanjut, Shela menyatakan bahwa Aliansi BEM Purwakarta tidak akan tinggal diam dalam menyikapi capaian 100 hari kerja ini. Mereka akan turun menyuarakan aspirasi masyarakat kecil, bukan hanya untuk melayani kepentingan segelintir elite.
“Langkah yang akan dilakukan oleh Aliansi BEM tentu kami tidak akan melepas begitu saja momentum 100 hari kerja ini. Kami akan menyampaikan aspirasi rakyat yang berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya sekadar kepentingan individu atau golongan,” tutup Shela.
Aliansi BEM Purwakarta sebelumnya juga merilis surat terbuka yang menyoroti berbagai persoalan sosial, mulai dari ketimpangan pendidikan, arah kebijakan yang elitis, hingga lemahnya keberpihakan pada masyarakat pinggiran. Kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa publik, khususnya generasi muda, tidak pasif dalam memantau jalannya roda pemerintahan.
Akan gerakan mahasiswa ini berakhir di perjamuan meja Pemda ataukah terus berkobar layaknya api?
Publik kini menunggu jawabannya. Akankah suara dari kampus yang selama ini dikenal sebagai penyuara nurani rakyat dijawab dengan kebijakan konkret, atau justru akan kembali tenggelam dalam protokol dan seremonial yang menjauh dari realitas? Satu hal yang pasti, api kritik ini telah dinyalakan, dan tidak akan padam begitu saja
